Loading
 
 
 
MAP / KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN 
Pokok-Pokok Pikiran RUU PPN 
Pokok-Pokok Pikiran Perubahan UU Pajak Penghasilan 
Pokok-pokok Undang-undang Pajak Penghasilan 2004 
Undang-Undang PPN & PPn BM 
 
 
EVENT
www.pajak2000.com, 17-Juni-2005
 
 

Undang-Undang PPN & PPn BM

POKOK-POKOK PERUBAHAN SUBSTANSI



1. Penggabungan Usaha

2. Jasa Di bidang Keuangan

3. Objek Pajak

4. Restitusi

5. Faktur Pajak

6. Penyerahan Aktiva

7. Leasing

8. "Retur" PPN Jasa

9. Penkreditan Pajak Masukan

10. Deemed Pajak Masukan

11. Pemusatan Tempat Pajak Terutang

12. Fasilitas

13. Ekspor JKP/BKP Tidak Berwujud



1. PENGGABUNGAN USAHA

Ketentuan sekarang:

Pengalihan BKP dalam rangka merger dikenakan PPN.



Usulan perubahan :

Pengalihan BKP dalam rangka merger tidak dikenakan PPN dengan syarat semua perusahaan yang terlibat telah terdaftar sebagai PKP.

Merger adalah penggabungan usaha dari dua badan usaha atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan membubarkan badan usaha lainnya yang menggabung.



Alasan Perubahan:

- Membantu cash flow perusahaan.

- Masih terdapat kesinambungan kegiatan usaha dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru.

- Untuk memberikan kemudahan administrasi bagi perusahaan yang menggabungkan diri ke perusahaan yang masih ada.



MERGER:

Merger merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu perusahaan atau memasukkan satu perusahaan ke perusahaan lain. Artinya ada satu perusahaan yang menerima perusahaan dan ada perusahaan lainnya yang dimasukkan ke dalam perusahaan yang dikenal perusahaan yang diinginkan. Cara yang dapat dilakukan dalam melakukan merger :

- Pemilik saham kedua atau beberapa perusahaan sama-sama ingin bersatu dengan kepentingan yang sama. Dalam kasus ini perusahaan lama bisa hilang atau tetap ada, tetapi bisnisnya berbeda dari semula. Bisnis yang digeluti perusahaan baru hasil merger merupakan gabungan aktivitas bisnis perusahaan yang melakukan merger tersebut. Biasanya para pemegang saham akan sepakat menciptakan nama baru atau memakai nama salah satu perusahaan yang ada. Pemilihan nama perusahaan merupakan kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

- Metode dengan membeli semua saham perusahaan yang diinginkan atau yang dikenal dengan akuisisi. Dalam kasus ini maka nama perusahaan yang dibeli secara pasti akan hilang dan selanjutnya perusahaan pembeli akan menetapkan peraturan pada perusahaan yang dibeli sesuai dengan peraturan di perusahaan pembeli tersebut.



Jenis Akuisisi

* Akuisisi horizontal yakni akuisisi terhadap perusahaan sejenis. Perusahaan pembeli membeli perusahaan lain yang sejenis usahanya, misalnya sebuah bank membeli bank lain, sebuah perusahaan tekstil membeli perusahaan tekstil lainnya. Biasanya akuisisi seperti ini dilakukan karena ingin memperbesar dari pangsa pasar perusahaan. Bahkan, perusahaan sangat ketat persaingannya di pasar sehingga salah satu perusahaan merasa lebih baik membeli perusahaan lain daripada berkompetisi.

* Akuisisi vertikal, yaitu perusahaan membeli perusahaan lain yang bukan sejenis, tetapi perusahaan yang dibeli akan membantu perusahaan untuk proses produksinya. Salah satu contoh akuisisi ini yaitu perusahaan tekstil membeli perusahaan pemintalan benang, sehingga perusahaan tekstil mendapat manfaat proses produksinya.

* Akuisisi konglomerat, yaitu perusahaan membeli perusahaan lain yang tidak ada hubungannya satu sama lain. Dalam kasus ini perusahaan pembeli sudah kelebihan dana dan ingin membuat kongklomerasi perusahaan. Perusahaan perkayuan membeli perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil. Kedua jenis usaha tidak saling berhubungan tetapi perusahaan perkayuan ingin membuat konglomerasi karena dana menganggur dimiliki terlalu besar dari hasil kayu. Tindakan seperti ini sangat biasa dilakukan beberapa perusahaan sebelum krisis terjadi.



* PENGGABUNGAN USAHA PENGGABUNGAN USAHA



1.1. Bentuk Umum Penggabungan Usaha (Basic Merger):

* Semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (disapproving shareholders), dan utang dari satu badan usaha atau lebih (transferor company) dialihkan kepada badan usaha lainnya (acquiring company).

* Para pemegang saham dari badan usaha yang mengalihkan harta tersebut yang setuju dengan penggabungan usaha (approving shareholders) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta.

* Badan usaha yang mengalihkan harta tersebut menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.



1.2. Penggabungan Usaha Ke Induk Perusahaan (Upstream Merger):

* Semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (disapproving shareholder), dan utang anak perusahaan dialihkan kepada induk perusahaan.

* Para pemegang saham minoritas (minority shareholders) dari anak perusahaan dapat memilih menjadi pemegang saham dari induk perusahaan atau menukarkan sahamnya pada anak perusahaan dengan uang tunai dan

* Anak perusahaan menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam induk perusahaan Dalam penggabungan usaha ke induk perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (acquiring company) dan anak perusahaan adalah badan usaha yang mengalihkan harta (transferor company).



1.3. Penggabungan Usaha Ke Anak Perusahaan (Downstream Merger):

- Semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (disapproving shareholder), dan utang anak perusahaan dialihkan kepada anak perusahaan.

- Para pemegang saham dari induk perusahaan yang setuju dengan penggabungan usaha (approving shareholders) menjadi pemegang saham dari anak perusahaan dan

- Induk perusahaan menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam anak perusahaan. Dalam penggabungan usaha ke anak perusahaan ini, induk perusahaan adalah badan usaha yang mengalihkan hartanya (transferor company), dan anak perusahaan adalah badan usaha yang menerima pengalihan harta (acquiring company).



1.4. Penggabungan Usaha Horisontal (Brother Sister Merger):

- Semua aktiva kecuali uang kas yang dibayarkan kepada para pemegang saham yang tidak setuju (disapproving shareholder), dan utang dari badan usaha yang mengalihkan harta dialihkan kepada badan usaha yang menerima pengalihan harta (dengan atau tanpa penerbitan saham baru) dan

- Badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan digabung ke dalam badan usaha yang menerima pengalihan harta.



1.5. Peleburan Usaha (Consolidation):

- Semua aktiva, kecuali uang kas yang dibayarkan pada para pemegang saham yang tidak setuju (disapproving shareholders), dan utang dari dua badan usaha atau lebih (transferor companies) dialihkan kepada badan usaha baru (acquiring company).

- Pemegang saham dari masing-masing badan usaha yang menyetujui peleburan usaha (approving shareholders) menjadi pemegang saham dari badan usaha yang menerima pengalihan harta, dan

- Badan-badan usaha yang mengalihkan harta menghentikan kegiatan usahanya dan dilebur menjadi badan usaha baru.



1.6 Pemekaran Usaha (Epansion):

Dalam pemekaran usaha (expansion), badan usaha yang telah ada (parent company) mengalihkan sebagian harta dan utangnya kepada badan usaha yang baru dibentuk (subidiary company) sebagai pengganti saham dari badan usaha baru tersebut, sehingga dengan demikian:

- Induk perusahaan tetap melanjutkan usahanya dengan harta yang tersisa.

- Anak perusahaan melakukan usaha barunya dengan harta yang dialihkan kepadanya.



2. JASA DI BIDANG KEUANGAN

Ketentuan sekarang:

Jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPN. Jasa dimaksud meliputi :

- Jasa perbankan sesuai dengan UU Perbankan, (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang);

- Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi;

- Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi.



Usulan perubahan :

* Jasa di bidang keuangan, baik yang dilakukan oleh perbankan maupun bukan, tidak dikenakan PPN.

* Jasa non keuangan yang dilakukan perbankan/ lembaga keuangan dikenakan PPN.

* Jenis jasa-jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN dibuat daftar dalam PP.

* Jasa sewa guna usaha dengan hak opsi dan jasa asuransi jiwa merupakan jasa keuangan yang tidak dikenakan PPN.



Alasan Perubahan:

- Dalam kenyataannya, perbankan juga melakukan kegiatan penyerahan jasa yang merupakan obyek PPN seperti jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa broker saham dan obligasi, yang apabila dilakukan oleh pengusaha lain dikenakan PPN.

-Di lain pihak, ada perusahaan selain perbankan, asuransi dan sewa guna usaha yang melakukan penyerahan jasa keuangan.

- Untuk memberikan perlakuan yang sama, diusulkan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa-jasa dalam hubungannya dengan bidang keuangan, yaitu menghimpun dan atau menyalurkan dana.

- Asuransi Jiwa tidak dikenakan PPN karena identik dengan tabungan.



3. OBJEK PAJAK

Ketentuan sekarang:

- jasa di bidang penyediaan tempat parkir,

- jasa telepon umum dengan coin,

- jasa pengiriman uang dengan wesel pos,

tidak termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari PPN.



Usulan perubahan :

- jasa di bidang penyediaan tempat parkir,

- jasa telepon umum dengan coin,

- jasa pengiriman uang dengan wesel pos,

termasuk jenis jasa yang dikecualikan dari PPN.



Alasan perubahan:

Mempertegas jenis-jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN mengingat saat ini jasa-jasa tersebut tidak dikenakan atau sulit untuk mengenakan PPN.



4. RESTITUSI

Ketentuan sekarang:

Restitusi atau kompensasi pada setiap masa pajak dapat dilakukan oleh seluruh PKP, yaitu:

* Eksportir;

* PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN;

* PKP yang melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN;

* WP Patuh;



Usulan perubahan :

1.Restitusi pada setiap masa pajak dapat dilakukan hanya oleh:

a.Eksportir;

b.PKP yang menyerahkan JKP/BKP tidak berwujud ke luar Daerah Pabean;

c.PKP yang melakukan penyerahan kepada Pemungut PPN;

d.PKP yang melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas tidak dipungut PPN;

e.WP Patuh.

2.Restitusi dapat dilakukan pada akhir tahun buku oleh PKP lain.

3.Kompensasi dapat dilakukan oleh semua PKP pada setiap masa pajak.



Alasan perubahan:

* Pada hakekatnya restitusi hanya terjadi pada pengusaha yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut pada butir 1 usulan perubahan.

* Faktor utama penyebab banyaknya restitusi telah dikurangi secara signifikan dengan dihapuskannya Badan-badan tertentu sebagai Pemungut PPN (BUMN, BUMD, KPS, KK).

* Mengurangi beban administrasi sehingga SDM yang ada bisa lebih dimanfaatkan untuk menggali potensi perpajakan.



5. a. FAKTUR PAJAK STANDAR

Ketentuan sekarang:

FP Standar harus memuat NPWP pembeli BKP/penerima JKP.



Usulan perubahan:

* FP Standar yang tidak mencantumkan NPWP pembeli BKP/penerima JKP tetap dianggap lengkap namun tidak dapat digunakan sebagai sarana pengkreditan Pajak Masukan.

* Untuk dapat dikreditkan, harus dicantumkan NPWP pembeli BKP/penerima JKP. Alasan perubahan: Memberikan kemudahan dalam penerbitan Faktur Pajak Standar atas penjualan kepada non konsumen akhir yang tidak memiliki NPWP.



5. b. FAKTUR PAJAK SEDERHANA

Ketentuan sekarang :

* UU PPN Tahun 2000, Pasal 13 ayat (7)

:PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana yang persyaratannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

* KEP-524/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Syarat-syarat Faktur Pajak Sederhana, yang dirubah dengan:

- KEP-425/PJ./2001 tanggal 2 Juli 2001, dan

- KEP-128/PJ./2004 tanggal 25 Agustus 2004



Ketentuan sekarang:

Penerbitan Faktur Pajak Sederhana dapat dilakukan atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir tanpa batasan nilai transaksi.



Usulan perubahan:

Penerbitan Faktur Pajak Sederhana hanya dapat dilakukan atas penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir sampai dengan batasan nilai transaksi tertentu yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak.



Alasan perubahan:

Konsumen akhir yang membeli BKP/JKP dengan nilai yang relatif tinggi sudah seharusnya mempunyai NPWP, sehingga atas transaksi tersebut harus dibuat Faktur Pajak Standar yang paling tidak mencantumkan nama dan alamat (identitas) pembeli tersebut.



6. PENYERAHAN AKTIVA

Ketentuan sekarang:

PPN dikenakan atas :

* Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

* Persediaan BKP dan aktiva yg menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.



Usulan perubahan :

PPN dikenakan atas :

* Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, kecuali aktiva yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dan aktiva berupa sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi (syarat PM yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan dihapus).

* BKP dan atau aktiva yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, kecuali aktiva yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dan aktiva berupa sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi (syarat PM yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan dihapus).



Alasan perubahan:

Pada prinsipnya semua barang adalah BKP, termasuk barang yang atas pembeliannya tidak membayar PPN, sehingga atas penjualannya dikenakan PPN. Pengenaan PPN untuk menagih kembali PM yang telah dikreditkan tidak relevan lagi.



7. LEASING

Ketentuan sekarang :

UU PPN, Pasal 1A ayat (1) huruf b:

Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

Penyerahan leasing: penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian leasing dengan hak opsi. Meskipun pengalihan atau penyerahan hak atas BKP belum dilakukan dan pembayaran Harga Jual BKP tsb dilakukan secara bertahap, tetapi karena penguasaan atas BKP telah berpindah dari penjual kepada pembeli atau dari lessor kepada lessee, maka UU PPN menentukan bahwa penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali apabila saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas BKP tsb terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.



UU PPN, Pasal 4A ayat (3) huruf d:

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas kelompok-kelompok jasa, antara lain jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.



Ketentuan sekarang:

Saat terutangnya PPN atas pengalihan BKP karena perjanjian leasing dengan hak opsi adalah pada saat perjanjian ditandatangani.



Usulan perubahan :

Saat terutangnya PPN atas pengalihan BKP karena perjanjian leasing dengan hak opsi dihapus dari UU dan akan diatur dalam PP/KMK supaya lebih fleksibel terhadap perkembangan transaksi leasing.



Alasan perubahan:

Dalam perkembangan bisnis, terdapat berbagai jenis leasing, sehingga terlalu rigid apabila diatur dalam UU untuk masing-masing jenis leasing.



8. "RETUR" PPN JASA

Ketentuan sekarang:

Retur jasa belum diatur dalam UU PPN.



Usulan perubahan :

PPN atas penyerahan JKP yang tidak sepenuhnya dilakukan tetapi sudah sepenuhnya dipungut dapat dikembalikan.



Alasan perubahan :

Agar paralel dengan perlakuan retur BKP.



9. PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN

Ketentuan sekarang:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat formal Faktur Pajak.



Usulan perubahan :

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat formal dan material.



Alasan perubahan:

* Mencegah pengkreditan Pajak Masukan yang memang dibayar, tetapi tidak ada penyerahan BKP/JKP.

* Mencegah penggunaan Faktur Pajak fiktif.



10. DEEMED PAJAK MASUKAN

Ketentuan sekarang:

Dalam UU belum diatur penggunaan deemed Pajak Masukan (PM).



Usulan perubahan :

- Ketentuan deemed PM diatur dalam UU.

- Diberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan pengusaha tertentu yang dapat menggunakan deemed PM dan besarnya deemed PM bagi pengusaha tersebut.



Alasan perubahan:

Untuk menampung Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha tertentu yang akan mengalami kesulitan apabila harus mengikuti mekanisme PK-PM secara normal, sehingga perlu diberikan kemudahan dalam menghitung PPN yang harus dibayar.



11. PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

Ketentuan sekarang:

Untuk dapat dilakukan pemusatan tempat pajak terutang, syarat yang harus dipenuhi adalah:

a. kegiatan penyerahan BKP atau JKP untuk semua tempat kegiatan usaha hanya dilakukan oleh satu atau lebih tempat kegiatan usaha;

b. administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha.

Pemberian ijin pemusatan diberikan berdasarkan pemeriksaan.



Usulan Perubahan:

Persyaratan untuk pemusatan dipermudah hanya bahwa administrasi penjualan dan administrasi keuangan diselenggarakan secara terpusat pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha. Pemberian ijin pemusatan diberikan berdasarkan penelitian.



Alasan Perubahan:

Mempermudah persyaratan untuk mendapatkan ijin pemusatan/sentralisasi tempat pajak terutang.



12. FASILITAS

Ketentuan sekarang:

* Beberapa fasilitas PPN dan PPn BM yang saat ini telah diberikan, belum diatur dalam UU PPN, seperti:

- PPN dan PPn BM dibebaskan bagi perwakilan negara asing,

- impor barang-barang yg berdasarkan UU Kepabeanan dibebaskan dari Bea Masuk,

- impor dan penyerahan BKP dan JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai bantuan LN.

- Berdasarkan konvensi internasional, impor dan atau penyerahan BKP/JKP dibebaskan dari pengenaan PPN belum diatur dalam UU PPN, seperti:

* impor sementara,

* penyerahan BKP/JKP kepada perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional.



Usulan perubahan :

Dasar hukum bagi fasilitas-fasilitas tersebut diatur dalam UU.



Alasan Perubahan :

Alasan Memberikan dasar hukum dan kepastian hukum bagi fasilitas-fasilitas yang telah dan yang akan diberikan.



13. "EKSPOR" JKP/BKP TIDAK BERWUJUD

Ketentuan sekarang:

Penyerahan Jasa Kena Pajak / Barang Kena Pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean belum diatur dalam UU.



Usulan Perubahan:

PPN dengan tarif 0 % dikenakan atas:

* penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

* penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean yang ditetapkan dengan PP.



Alasan Perubahan:

Memberikan perlakuan yang sama dengan pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (konsistensi antara "ekspor" dengan "impor").

 

 
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.