Loading
 
 
 
MAP / KODE JENIS PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN 
Pokok-Pokok Pikiran RUU PPN 
Pokok-Pokok Pikiran Perubahan UU Pajak Penghasilan 
Pokok-pokok Undang-undang Pajak Penghasilan 2004 
Undang-Undang PPN & PPn BM 
 
 
EVENT
www.pajak2000.com, 30-Juni-2005
 
 

Pokok-pokok Undang-undang Pajak Penghasilan 2004

Pokok-Pokok Perubahan Undang-Undang

1.Subjek & Objek Pajak


- Bentuk Usaha Tetap


- Royalti


- Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan


- Penghasilan dari Usaha Berbasis Syariah


- Keuntungan Selisih Kurs


- Bunga Obligasi yang Diterima Reksadana


Pengertian BUT



Usulan Perubahan :


Tambahan Pengertian BUT Meliputi :





* Gudang.


* Media elektronik untuk usaha melalui internet.


* Wilayah kerja pertambangan migas.


Alasan Perubahan :


* Memperluas hak pemajakan dengan menegaskan gudang yang dimiliki WP luar negeri,

dan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi sebagai BUT.



* Untuk menampung / mengantisipasi perkembangan perdagangan secara on-line (e-commerce).


* Menyelaraskan dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang menganut ring

fencing policy.


* Penegasan Pengertian Royalti


Ketentuan Sekarang :


- Belum mencakup pembayaran atas hak siar, penggunaan bandwith, dan hak

lain-lain.


Usulan Perubahan :


- Penegasan dalam penjelasan untuk mencakup pembayaran atas hak siar, penggunaan

bandwith, hak lain sebagai royalty.


Alasan Perubahan :


- Untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam hal pengenaan PPh

Pasal 26 atas berbagai jenis pembayaran royalty yang selama ini belum secara

tegas diatur.


* Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan


Ketentuan Sekarang :


- Belum diatur secara tegas.


Usulan Perubahan :


- Keuntungan dari penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan

(Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).


Alasan Perubahan :


* Hak / Interest di Bidang Pertambangan adalah hak penambangan yang ketentuannya

diatur sendiri.



* Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat menyebabkan pemegang hak memperoleh

keuntungan (capital gain).


* Keuntungan tersebut termasuk dalam pengertian penghasilan yang merupakan objek

pajak berdasarkan UU PPh.


* Penghasilan dari Usaha Berbasis

Syariah


Ketentuan Sekarang :


- Belum diatur secara khusus.


Usulan Perubahan :


- Penegasan tentang perlakuan PPh atas kegiatan usaha berbasis syariah

diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.


Alasan Perubahan :


- Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha berbasis syariah seperti bank

syariah dan lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan usaha dan bank serta

lembaga keuangan konvensional.


* Keuntungan /Kerugian Selisih

Kurs


Ketentuan Sekarang :


- Diakui sesuai pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.


Usulan Perubahan :


* Selisih kurs dari utang-piutang diakui pada saat realisasi.


* Selisih kurs dari kas, setara kas, persediaan valas, dan dari bukan utang-piutang

diakui sesuai sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.


Alasan Perubahan :


* Lebih mencerminkan penghasilan yang benar-benar diterima oleh WP.


* Menghindari pembebanan kerugian yang belum terealisasi (accrual basis).


* Untuk kesederhanaan dan kepraktisan, selisih kurs dari bukan utang-piutang

diakui sesuai sistem pembukuan yang dianut.


* Bunga Obligasi yang Diterima

Reksadana


Ketentuan Sekarang :


- Pasal 4 ayat (3) huruf j: bunga obligasi yang diterima atau diperoleh

perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan

atau pemberian ijin usaha dikecualikan sebagai objek PPh.



Usulan Perubahan :


- Ketentuan tersebut diatas dicabut.


Alasan Perubahan :


* Menyebabkan distorsi dan kompetisi yang kurang sehat di antara institusi

keuangan.


* Tidak ada ketentuan mengenai pembatasan / kriteria investor yang dapat melakukan

investasi di reksadana.


* Tujuan untuk menggairahkan investasi bagi investor kecil tidak mencapai sasaran.



2. Objek Pajak Pasal 4 Ayat (2)


* Transaksi Derivatif


Ketentuan Sekarang :



Tidak diatur secara khusus.


Usulan Perubahan :


Derivatif tertentu yang diperdagangkan di bursa dikenakan PPh Pasal 4 ayat

(2) final.


Alasan Perubahan :


Untuk kemudahan administrasi dan kesederhanaan.


* Surat Utang Negara (SUN)


Ketentuan Sekarang :


Tidak diatur secara khusus.


Usulan Perubahan :


Bunga SUN yang diperdagangkan di bursa dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) final.



Alasan Perubahan :


Perlakuan PPh atas bunga SUN disesuaikan dengan perlakuan atas bunga obligasi

yang sekarang berlaku.


* Dividen Diterima WP OP


Ketentuan Sekarang :


Mengikuti ketentuan umum (Tarif PPh Pasal 17, objek PPh Pasal 23).


Usulan Perubahan :


Dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) final sebesar 20% kecuali atas dividen sampai

dengan Rp 500.000,- (Pasal 4 ayat (2)).


Alasan Perubahan :


* Memberikan insentif keringanan PPh atas dividen.


* Kesederhanaan administrasi bagi WP dan DJP.


* Mendorong perusahaan agar mendistribusikan penghasilannya kepada para pemegang

saham.


* Memberikan perlakuan yang sama sebagaimana telah diterapkan atas penghasilan

berupa bunga deposito dan obligasi.


3. Tidak Termasuk Objek Pajak


* Beasiswa Dikecualikan Sebagai Objek


Ketentuan Sekarang :


Merupakan objek pajak.


Usulan Perubahan :


Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak (syarat, dll diatur dengan KMK).



Alasan Perubahan :


Mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



* Bagian Laba Unit Penyertaan

KIK


Ketentuan Sekarang :


KIK Reksadana dipersamakan dengan CV hanya diatur dengan SE.


Usulan Perubahan :


Pasal 4 ayat (3) huruf l: bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang

unit penyertaan (Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan objek pajak.



Alasan Perubahan :


Reksadana termasuk dalam pengertian badan yang perlakuan pajaknya dipersamakan

dengan firma atau kongsi, sehingga atas penghasilan yang diperolehnya dikenakan

pajak hanya pada tingkat badan.


* Surplus Bank Indonesia


Ketentuan Sekarang :



Merupakan Objek Pajak.


Usulan Perubahan :


Surplus Bank Indonesia selama jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya ketentuan

ini dikecualikan sebagai objek PPh.


* Sisa Lebih Yayasan Pendidikan


Ketentuan Sekarang :


Diatur dengan keputusan Ditjen Pajak.


Usulan Perubahan :


Sisa lebih yang diperoleh yayasan atau badan nirlaba yang bergerak dalam

bidang pendidikan yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan

dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dikecualikan sebagai Objek Pajak yang ketentuannya

diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan.


Alasan Perubahan :


Untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.



4. Pengurang Penghasilan Bruto


* Kerugian Selisih Kurs


Ketentuan Sekarang :


Diakui sesuai pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas.


Usulan Perubahan :


* Selisih kurs dari utang-piutang diakui pada saat realisasi.


* Selisih kurs dari kas, setara kas, penyediaan valas, dan dari bukan utang-piutang

diakui sesuai sistem pembukuan yang dianut dan harus dilakukan secara taat asas.





* Masa peralihan hanya diberikan kepada bank untuk jangka waktu paling lama

2 tahun.


* Biaya di Bidang Pertambangan

Migas dan Umum


Ketentuan Sekarang :


Jenis-jenis biaya tertentu diatur dalam Pasal-pasal yang sesuai.


Usulan Perubahan :


Cara pembebanannya diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah.


Alasan Perubahan :


* Bidang pertambangan migas dan pertambangan umum merupakan jenis usaha

yang memiliki karakteristik khusus sehingga diperlukan pengaturan perpajakan

yang khusus pula.


* Untuk fleksibilitas, pengaturannya dilakukan melalui Peraturan Pemerintah.



* Pemupukan Dana Cadangan


Usulan Perubahan :


Pembentukan cadangan diperluas meliputi : Cadangan Piutang Tak Tertagih

bagi Badan usaha lain yang menyalurkan kredit, perusahaan pembiayaan konsumen,

dan perusahaan anjak piutang.


Alasan Perubahan:


Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang menyalurkan kredit.



* Biaya Beasiswa


Ketentuan Sekarang :


Beasiswa dapat dibebankan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan

perusahaan (diberikan kepada pegawai).


Usulan Perubahan :


Beasiswa (misal : bagi pelajar dan mahasiswa), dengan memperhatikan kewajaran,

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Alasan Perubahan: Untuk mendukung

program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


5. Norma Penghitungan Penghasilan

Neto


Ketentuan Sekarang :


Batas peredaran usaha sebesar Rp 600 Juta.



Usulan Perubahan :


Dinaikkan menjadi Rp 1,2 Milyar.


Alasan Perubahan :


* Menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini.


* Diharapkan dengan peningkatan batas peredaran usaha, maka WP tidak menekan

jumlah peredarannya sampai dengan Rp 600 Juta saja.


6. Penghasilan Tidak Kena Pajak















































































Sekarang


( Rp )
Usul Perubahan


( Rp )
WP
2.880.000,-
12.000.000,-
WP Kawin
1.440.000,-
1.200.000,-
Isteri Bekerja
2.880.000,-
12.000.000,-
Tanggungan
1.440.000,-
1.200.000,-
Maks. Tanggungan
K/3
K/2
Maksimum
8.640.000,-
15.600.000,-




Alasan Perubahan :


* Kebutuhan hidup yang semakin meningkat.


* Menghapus PPh Ditanggung Pemerintah atas penghasilan pekerja (PP 47 thn 2003)

dan PPh DTP Penghasilan PNS, Pejabat Negara dan ABRI (PP 45 thn 1994).



7. Tarif (Pasal 17)


* Tarif WP Orang Pribadi


Ketentuan

Sekarang :



































































No.
Lapisan Penghasilan
Tarif
1.
s.d. Rp 25.000.000,-
5%
2.
Di atas Rp 25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
10%
3.
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
4.
Di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
25%
5.
Di atas Rp 200.000.000,-
35%




Usulan Perubahan :



























































No.


Lapisan Penghasilan


Tarif
1.
s.d. Rp 50.000.000,-
5%
2.
Di atas RP 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
3.
Di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,-
25%
4.
Di atas Rp 200.000.000,-
35%


Tarif tertinggi dalam jangka waktu

lima tahun diturunkan menjadi 30%
.


Alasan Perubahan :


* Lebih sederhana namun masih mencerminkan

keadilan.


* Lebih kompetitif dengan negara lain.



* Menyesuaikan dengan penurunan tarif PPh Badan.



* Tarif WP Badan


Ketentuan Sekarang :







































Lapisan Penghasilan
Tarif
s.d. Rp 50.000.000,-
10%
Diatas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
Diatas Rp 100.000.000,-
35%




Usulan Perubahan :


* Single Rate 30%.


* Diturunkan menjadi 25% dalam jangka waktu 5 tahun.



Alasan Perubahan :


* Selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak

atas WP badan.


* Secara bertahap meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain dalam menarik

investasi luar negeri.



* Tarif WP Badan Pengusaha Kecil


Usulan Perubahan :


Single Rate 10%.



Kriteria :


* Peredaran usaha sampai dengan Rp 1,2 milyar.


* Total aset sampai dengan Rp 600 juta.



Alasan Perubahan :


Dukungan kepada pengembangan usaha kecil.



8. Pajak Penghasilan Minimum


Usulan Perubahan :


WP tertentu yang PPh Pasal 17-nya lebih kecil

dari PPh Minimum wajib membayar PPh Minimum.



Alasan Perubahan :


* WP rugi atau membayar pajak kecil, namun kegiatan usahanya baik dan berkembang.



* WP tersebut telah menikmati fasilitas / sarana umum

yang dibiayai dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang lain.


* Terhadap WP tersebut perlu diterapkan suatu jumlah PPh minimum yang harus

dibayar setelah WP tersebut dalam jangka waktu tertentu (misal 5 tahun) melaporkan

kerugian atau laba di bawah batas tertentu.



Kriteria :


* Wajib Pajak Badan tertentu.


* Setelah 5 (lima) tahun sejak berdiri.


* Aset digunakan sebagai dasar perhitungan, dengan tarif 1,8 %.


* Rata-rata Peredaran Usaha selama lima tahun terakhir Rp 25 milyar.


* Rata-rata Total aset selama lima tahun terakhir Rp 10 milyar.



* Negara Lain :


Philipina


* 2% dari Penghasilan Bruto.


* Dimulai pada tahun ke-4 sejak perusahaan mulai beroperasi.



Korea Selatan:


* 15% (WP Badan) atau 12% (menengah dan kecil) dari penghasilan kena

pajak sebelum pengurangan dan pengecualian.


* Perusahaan tertentu yang bergerak dalam bidang ekspor dikecualikan.



9. Pemotongan / Pemungutan


Tarif Pemotongan/Pemungutan


Usulan Perubahan :


Pembedaan tarif pemotongan / pemungutan


* Tarif bagi WP ber-NPWP.


* Tarif bagi WP tidak ber-NPWP.



Alasan Perubahan :


* Tarif lebih tinggi bagi WP yang tidak ber-NPWP untuk mendorong WP tersebut

mendaftar dan memperoleh NPWP.





* PPh Pasal 21


Usulan Perubahan :


* SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditiadakan.


* SPT Masa Desember pengganti SPT Tahunan.



Alasan Perubahan :


* Memberikan kemudahan administrasi WP pemotong PPh Pasal 21.



* PPh Pasal 22


Usulan Perubahan :


* WP yang membeli barang tergolong mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai

pembayaran PPh tahun berjalan.



Alasan Perubahan :


* Mencerminkan potensi kemampuan ekonomis (penghasilan) yang sangat besar

yang pajaknya kemungkinan belum sepenuhnya dibayar.



* PPh Pasal 23


Usulan Perubahan :


* Saat terutang : saat pembayaran dan jatuh tempo.


* Badan usaha yang menyalurkan kredit yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

tidak dipotong PPh Pasal 23.



Alasan Perubahan :


* Objek PPh Pasal 23 yang baru dibukukan (accrued) belum terutang PPh Pasal

23 karena biaya tersebut belum wajib dibayar.


* Pengecualian dari pemotongan diberikan juga kepada WP yang menyalurkan kredit

untuk memberikan perlakuan yang sama antara WP tersebut dengan Bank.



* PPh Pasal 26


Ketentuan Sekarang :


* Premi swap dipersamakan dengan bunga.


* Pasal 26 ayat (2) : penjualan atas harta di Indonesia oleh WP Luar Negeri.



Usulan Perubahan :


* Premi SWAP sebagai objek PPh Pasal 26 dengan kelompok tersendiri (Pasal

26 (1) huruf g).


* Pasal 26 ayat (2) : penjualan atau bentuk pengalihan lain harta di Indonesia

oleh WP Luar Negeri.


* Penghasilan dari pengalihan saham conduit / dummy company yang didirikan atau

berkedudukan di negara tax haven country, yang memiliki hubungan istimewa dengan

badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap

di Indonesia, yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri dipotong PPh Pasal 26 (Pasal

26 ayat (2a)).



10. Angsuran Pajak Tahun Berjalan


* PPh Pasal 25


- WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.


Ketentuan Sekarang :


Ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf c hanya berlaku bagi WP OPPT yang memiliki

gerai (outlet) lebih dari satu.



Usulan Perubahan :


Setiap gerai (outlet) usaha dari WP OP pengusaha tertentu wajib PPh Pasal

25 untuk masing-masing gerai (Penjelasan Pasal 25 ayat (7) huruf c).



Alasan Perubahan :


Menghindari kesulitan pengenaan pajak atas OP OPPT yang sering berpindah

lokasi usaha.



* PPh Pasal 25 WP Masuk Bursa


Ketentuan Sekarang :


Perusahaan masuk bursa dan perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan

berkala tidak diatur khusus.



Usulan Perubahan :


Penghitungan PPh Pasal 25 mengikuti laporan triwulanannya (Pasal 25 ayat

(7) huruf b).



Alasan Perubahan :


Pembayaran PPh Pasal 25 dapar lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya.



* PPh Pasal 29


Ketentuan Sekarang :


Dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak

berakhir, selambat-lambatnya sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan.



Usulan Perubahan :


Dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan dan selambat-lambatnya sebelum

batas waktu penyampaian SPT Tahunan.



Alasan Perubahan :


* Menyesuaikan dengan pembedaan batas akhir pemasukan SPT PPh Badan dan SPT

PPh OP.


* Dengan berubahnya periode tahun anggaran dari periode 1 April - 31 Maret menjadi

1 Januari - 31 Desember, batas waktu pelunasan tanggal 25 tidak lagi relevan.



11. Ketentuan Pencegahan Penhindaran

Pajak


1. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan

Wajib Pajak yang sebenarnya melakukan penjualan atau pembelian saham atau aktiva

perusahaan melalui pihak lain (special purpose company) yang mempunyai hubungan

istimewa atau terdapat ketidakwajaran, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

(Pasal 18 (3b)).


2. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan transaksi pengalihan saham

perusahaan antara (conduit / dummy company) yang didirikan atau berkedudukan

di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai

hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia

atau bentuk usaha tetap di Indonesia, sebagai penjualan atau pengalihan saham

badan yang berkedudukan di Indonesia (Pasal 26 (3c)).


3. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan

Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan

istimewa dengan perusahaan lain dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh

atau sebagian penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut ke dalam bentuk

biaya atau pengeluaran lainnya (Pasal 18 (3d)).





 

 
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.