Loading
 
 
 
Setoran Pajak Naik, Shortfall Tetap Besar 
Dirjen Pajak Baru Harus Satu Visi Tapi Tak Ketergantungan 
Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani 
PPnBM kendaraan bermotor akan jadi cukai? 
Ditjen Pajak Tetapkan Nilai Harta yang Bisa Dilaporkan Dalam SPT 
Tak Persoalkan Pajak, Anies akan Tutup Tempat Hiburan Bermasalah 
Darmin: Ditjen Pajak Nggak Panik, Tapi Memanfaatkan Data Tax Amnesty Saja 
Perlu kejelasan pajak 
Presiden Jokowi terlalu ambisius? 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 19-Mei-2017
 
 

Pengawasan pegawai pajak akan diperketat

JAKARTA. Pemerintah berjanji untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang terkait akses data nasabah di industri keuangan.

 

JAKARTA. Pemerintah berjanji untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Ini guna mencegah penyalahgunaan wewenang terkait akses data nasabah di industri keuangan.



Pengawasan ketat perlu dilakukan karena kewenangan Ditjen Pajak makin luas pasca lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Beleid itu menyatakan, industri keuangan wajib melaporkan informasi keuangan ke Ditjen Pajak secara rutin. Laporan harus memuat identitas rekening, nomor rekening, saldo, hingga penghasilan dari rekening itu.



Penambahan wewenang ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Mengingat, selama ini banyak pegawai pajak yang tersangkut kasus suap dan korupsi, karena penyalahgunaan kewenangan.



Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari potensi penyalahgunaan informasi tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan aturan ini akan dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip tata kelola dan disiplin yang baik.



"Saya ingin meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tata kelola di Ditjen Pajak dalam langka mendapatkan informasi, prosedur dan protokol maupun dalam rangka mendapatkan informasi tersebut akan diatur ketat dalam PMK (peraturan menteri keuangan) yang jadi turunan dari Perppu ini," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (18/5). PMK ini akan dikeluarkan sebelum 30 Juni 2017.



Standar internasional



PMK itu bakal menyesuaikan protokol internasional. Mengingat, kebijakan ini memang terkait perjanjian internasional Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI). "Jadi informasi dari akses keuangan hanya aka untuk kepentingan pajak, bukan untuk mengintimidasi atau menakuti masyarakat," janji Sri Mulyani.



Menkeu juga menjanjikan untuk memperkuat Whistle Blower System (WBS). Sistem ini merupakan sarana pengaduan dari dalam dan luar atas kinerja aparat pajak yang tidak disiplin atau menyalahi aturan.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menegaskan, UU Ketentuan Umum Perpajakan sudah mewajibkan agar pegawai pajak merahasiakan data yang diperolehnya. "Ancamannya pidana," katanya.



Berbagai kasus yang melibatkan pegawai pajak



13 Desember 2011, staf Pengadilan Pajak Ridho tertangkap tangan tengah melakukan serah terima uang sebesar Rp 15 juta dengan pegawai PT DAM, Asep Ganjar. Kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

6 Juni 2012, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultan Kantor Pajak Sidoarjo Tommy Hindratmo tertangkap tangan menerima suap Rp 280 juta dari konsultan pajak PT Bhakti Investama James Gunardjo. Uang itu untuk menyelesaikan restitusi pajak perusahaan berkode emiten BHIT tersebut. Dalam kasus ini baik James maupun Tommy divonis tiga tahun enam bulan kurungan dan denda Rp 100 juta subsider kurungan tiga bulan.

13 Juli 2012. Kepala Kantor Pajak Pratama Bogor Anggrah Pratama diciduk saat menerima uang suap sebesar Rp 300 juta dari karyawan perusahaan tambang PT Gunung Emas Abadi Endang Dyah Lestari di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Anggrah divonis bersalah dengan hukuman selama 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

9 April 2013, penyidik PNS Ditjen Pajak Pargono Riyadi ditangkap saat menerima uang senilai Rp 125 juta dari seorang kurir bernama Rukimin. Uang tersebut diduga diberikan oleh mantan pembalap Asep Hendra guna pengurusan pajak pribadinya.

15 Mei 2013, dua orang pemeriksa pajak di DJP Jakarta Timur Muhammad Dian Indra dan Eko Darmayanto ditangkap di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Keduanya ditangkap bersama seorang kurir bernama Tedy ketika hendak mengambil uang sebesar Sin$ 300.000 yang sudah diletakkan dalam mobil di parkiran bandara. Pada Desember 2013, Mereka terbukti menerima suap Sin$600 ribu untuk pengurusan pajak PT The Master Steel, Rp 3,25 miliar terkait pengurusan pajak PT Delta Internusa, dan sebesar US$ 150.000 untuk pengurusan kasus pajak PT Nusa Raya Cipta. Keduanya divonis sembilan tahun penjara.

Februari 2015, Bahasyiem Assifie, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII ditangkap karena terima suap Rp 1 miliar dari wajib pajak Kartini Mulyadi. Ia divonis penjara 12 tahun dan harta Bahasyiem Rp 60,9 miliar dan US$ 681.147 dirampas untuk negara.

17 Februari 2012, Dhana Widyatmika jadi tersangka korupsi pajak. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara karena korupsi lebih dari Rp 5 miliar.

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, PNS golongan IIIA DJP dinyakan bersalah karena menerima suap senilai Rp925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart untuk pengurusan keberatan pajak. Gayus juga Gayus terbukti menerima gratifikasi di kasus lain sebesar US$659.800 dan Sin$9,6 juta.

Kasubdit Pemeriksaan Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum dan Penyidik PNS pada Ditjen Pajak Handang Soekarno, saat ini disidang karena menerima suap dari PT EK Prima Ekspor Indonesia.



Sumber: www.pemeriksaanpajak.com



http://www.pemeriksaanpajak.com



pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.