JAKARTA, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memastikan tetap akan memeriksa wajib pajak meski sudah ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal itu menyusul adanya indikasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan peserta tax amnesty.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Angin Prayitno Aji menuturkan, indikasi tindak pidana perpajakan yang lakukan peserta tax amnesty berupa pemalsuan faktur pajak.
“Dia ikut tax amnesty cuma basa-basi, ada (yang seperti itu),” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Menurut Angin, praktik pemalsukan faktur pajak tersebut bukan kali ini saja dilakukan. Sebab sebelum adanya program tax amnesty, wajib pajak tersebut sudah melakukan praktik nakal itu.
Wajib pajak tersebut memanfaatkan program tax amnesty hanya untuk menghindarkan diri dari pemeriksan petugas pajak. Harapannya agar praktik kecurangan itu tidak diketahui Ditjen Pajak.
“Enggak apa-apa (ikut tax amnesty) silahkan aja. (Tahun pajak) 2015 memang kami enggak bisa periksa tapi saya punya hak untuk memeriksa tahun pajak 2016,” kata Angin.
Sebelumnya, pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mempertanyakan rencana Ditjen Pajak memeriksa wajib pajak yang sudah ikut program tax amnesty.
“Pemeriksaan sebaiknya dilakukan kepada wajib pajak yang tidak ikut tax amnesty,” ujar Ketua Kadin Rosan Roeslani kepada Kompas.com.
Kebingungan yang meliputi pengusaha lantaran pemerintah sudah memberikan janji tidak akan lagi mengejar wajib pajak bila ikut program tax amnesty.
Sumber: http://www.pemeriksaanpajak.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
pajak@pemeriksaanpajak.com |
