Loading
 
 
 
Setoran Pajak Naik, Shortfall Tetap Besar 
Dirjen Pajak Baru Harus Satu Visi Tapi Tak Ketergantungan 
Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani 
PPnBM kendaraan bermotor akan jadi cukai? 
Ditjen Pajak Tetapkan Nilai Harta yang Bisa Dilaporkan Dalam SPT 
Tak Persoalkan Pajak, Anies akan Tutup Tempat Hiburan Bermasalah 
Darmin: Ditjen Pajak Nggak Panik, Tapi Memanfaatkan Data Tax Amnesty Saja 
Perlu kejelasan pajak 
Presiden Jokowi terlalu ambisius? 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 26-Mei-2017
 
 

Segera Reformasi Pajak

Seusai merampungkan hajatan amnesti pajak, tak ada jeda istirahat bagi aparat Kementerian Keuangan. Justru mereka harus terus tancap gas menggarap pekerjaan besar : reformasi perpajakan.

 

Seusai merampungkan hajatan amnesti pajak, tak ada jeda istirahat bagi aparat Kementerian Keuangan. Justru mereka harus terus tancap gas menggarap pekerjaan besar : reformasi perpajakan.



Langkah-langkahnya bisa kita lihat. Belum lama ini pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Selain itu , RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta RUU Pajak Penghasilan pun sudah siap dibahas parlemen.



Dari hasil amnesti pajak,kita tahu tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Cuma sedikit penambahan jumlah pembayaran pajak. Yang membayar tebusan pun masih jauh dari potensi, tak bisa mengungkit rasio pajak.



Namun setidaknya data yang dipegang Ditjen Pajak menjadi lebih kaya dengan bertambahnya deklarasi harta dari orang-orang kaya yang selama ini masih tidak terjangkau oleh sistem perpajakan nasional. Basis pajak meluas, ditambah lagi terbka harapan untuk merepatriasi harta yang masih disimpan para pemiliknya di luar negeri.



Adapun keberlanjutan perpu dan RUU itu memang harus melewati proses parlemen. Tapi harapannya mengarah pada pembentukan sistem pajak yang berkeadilan. Karena itu, sejalan dengan upaya untuk membenahi peraturan, merapikan administrasi, hal yang tak kalah penting adalah membangun kualitas SDM adalah agar para petugas pajak benar benar kompeten, professional dan berintegrasi. Jangan lagi ada orang macam Gayus, Bahasyim, Dhana, Handang di Lembaga Pajak.



Seiring dengan penguatan institusi, perluasan kewenangan, dan peningkatan kapasitas, pengawasan melekatpun diperketat agar tidak member peluang moral hazard dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga ketika nanti amandemen UU Pajak Penghasilan berlaku dan tarif dipangkas, penerimaan negara tidak menjadi berkurang; melainkan malah menanjak, lantaran bertambahnya jumlah pembayaran pajak di samping meningkatnya setoran pajak di samping meningkatnya setoran pajak karena kenaikan laju ekonomi.



Kita berharap dengan reformasi nantinya Lembaga Pajak lebih sistematis dan efektif dalam menjaring penerimaan negara. Ekstensifikasi harus dijalani. Sementara itu, jangan sampai member kesempatan para wajib pajak nakal untuk terus mencari celah demi memperkecil atau bahkan mengemplang pajak.



Pendek kata, pembayaran pajak meningkat, praktik korupsi ditekan. Tak ada lagi toleransi secuilpun untuk aksi kongkalikong antara petugas dan pembayar pajak.



Sumber: www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.