Loading
 
 
 
Setoran Pajak Naik, Shortfall Tetap Besar 
Dirjen Pajak Baru Harus Satu Visi Tapi Tak Ketergantungan 
Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani 
PPnBM kendaraan bermotor akan jadi cukai? 
Ditjen Pajak Tetapkan Nilai Harta yang Bisa Dilaporkan Dalam SPT 
Tak Persoalkan Pajak, Anies akan Tutup Tempat Hiburan Bermasalah 
Darmin: Ditjen Pajak Nggak Panik, Tapi Memanfaatkan Data Tax Amnesty Saja 
Perlu kejelasan pajak 
Presiden Jokowi terlalu ambisius? 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 30-Mei-2017
 
 

Mending Bayar Sanksi Ketimbang Buka Data

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi turunan Perppu No 1/2017. PMK akan berisi petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan data keuangan nasabah industri keuangan ke Ditjen Pajak, hingga sanksi.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi turunan Perppu No 1/2017. PMK akan berisi petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan data keuangan nasabah industri keuangan ke Ditjen Pajak, hingga sanksi.



DPR berharap sanksi di PMK lebih galak, agar Perppu No 1/2017 berjalan efektif. Sri Mulyani bilang, seluruh detail PMK akan dimatangkan di level menteri sebelum diterbitkan. Beberapa hal yang akan diatur dalam PMK itu antaranya penjelasan mengenai objek yang harus dilaporkan yakni sesuai common reporting standards (CRS).



Selain itu, akan ada prosedur indentifikasi data keuangan yang sesuai CRS, penjelasan pihak yang harus melaporkan, penjelasan mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak (WP), dan mekanisme pengenaan sanksi atas pihak yang melanggar kewajiban melapor. “Kami sudah dapat masukan bagus dari Komisi XI. Nanti kami perhatikan detilnya,” ujar Sri Mulyani.



Anggota Komisi XI DPR Misbakhun minta pemerintah lebih tegas terkait sanksi ke lembaga keuangan yang menolak melaporkan data keuangan ke Pajak. Kata dia, sanksi di pasal 7 Perppu No 1/2017 bagi industri yang tak mau melaporkan berupa denda sebesar Rp 1 miliar. “Bagi bank, mending membayar Rp 1 miliar untuk melindungi nasabah. Kecil sekali bagi bank,” kata Misbakhun. Makanya, ia usul sanksi diperberat.



Sumber :www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.