Loading
 
 
 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
PP turun tax amnesty bisa jadi andalan penerimaan 
Wajib Pajak Harus Lapor Seluruh Hartanya, Apa Saja? 
IMPLEMENTASI PP HARTA BERSIH: Setoran Pajak Tahun Ini Bisa Tertolong 
Inilah Strategi Pemerintah Kejar Setoran Perpajakan Tahun Depan 
Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3% 
Ekonomi RI Janggal, Sektor Ritel Lesu Tapi Setoran PPN Naik 
Pajak Intip Rekening Rp 1 M, Bagaimana Kalau Dipecah ke Banyak Rekening? 
Tak Mau Utang Bengkak, Sri Mulyani: Kumpulkan Pajak Lebih Banyak 
Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 30-Mei-2017
 
 

Mending Bayar Sanksi Ketimbang Buka Data

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi turunan Perppu No 1/2017. PMK akan berisi petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan data keuangan nasabah industri keuangan ke Ditjen Pajak, hingga sanksi.

 

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan segera menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) yang menjadi turunan Perppu No 1/2017. PMK akan berisi petunjuk teknis pelaksanaan pelaporan data keuangan nasabah industri keuangan ke Ditjen Pajak, hingga sanksi.



DPR berharap sanksi di PMK lebih galak, agar Perppu No 1/2017 berjalan efektif. Sri Mulyani bilang, seluruh detail PMK akan dimatangkan di level menteri sebelum diterbitkan. Beberapa hal yang akan diatur dalam PMK itu antaranya penjelasan mengenai objek yang harus dilaporkan yakni sesuai common reporting standards (CRS).



Selain itu, akan ada prosedur indentifikasi data keuangan yang sesuai CRS, penjelasan pihak yang harus melaporkan, penjelasan mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak (WP), dan mekanisme pengenaan sanksi atas pihak yang melanggar kewajiban melapor. “Kami sudah dapat masukan bagus dari Komisi XI. Nanti kami perhatikan detilnya,” ujar Sri Mulyani.



Anggota Komisi XI DPR Misbakhun minta pemerintah lebih tegas terkait sanksi ke lembaga keuangan yang menolak melaporkan data keuangan ke Pajak. Kata dia, sanksi di pasal 7 Perppu No 1/2017 bagi industri yang tak mau melaporkan berupa denda sebesar Rp 1 miliar. “Bagi bank, mending membayar Rp 1 miliar untuk melindungi nasabah. Kecil sekali bagi bank,” kata Misbakhun. Makanya, ia usul sanksi diperberat.



Sumber :www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.