Loading
 
 
 
Setoran Pajak Naik, Shortfall Tetap Besar 
Dirjen Pajak Baru Harus Satu Visi Tapi Tak Ketergantungan 
Kadin Usul Hapus PPN agar Daya Beli Naik, Ini Kata Sri Mulyani 
PPnBM kendaraan bermotor akan jadi cukai? 
Ditjen Pajak Tetapkan Nilai Harta yang Bisa Dilaporkan Dalam SPT 
Tak Persoalkan Pajak, Anies akan Tutup Tempat Hiburan Bermasalah 
Darmin: Ditjen Pajak Nggak Panik, Tapi Memanfaatkan Data Tax Amnesty Saja 
Perlu kejelasan pajak 
Presiden Jokowi terlalu ambisius? 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 31-Mei-2017
 
 

BI : Sekarang Waktu Tepat Redenominasi Rupiah

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai kondisi perekonomian saat ini masih menjadi waktu yang tepat untuk memulai program redenomiasi rupiah. Jika mulai dilakukan tahun ini, maka redenominasi rupiah bisa diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2024-2025 mendatang.

 

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai kondisi perekonomian saat ini masih menjadi waktu yang tepat untuk memulai program redenomiasi rupiah. Jika mulai dilakukan tahun ini, maka redenominasi rupiah bisa diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2024-2025 mendatang.



Rencana penyerdahanaan sistem mata uang rupiah sudah dimatangkan sejak tahun 2013. Saat itu pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) sebagai landasan rendominasi. Namun, RUU itu dikesampingkan karena kondisi ekonomi yang terus melemah. Dalam redenominasi ini, mata uang rupiah akan disederhanakan dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi nilai uang.



Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, saat ini masih tepat untuk redenominasi. Sebab, inflasi tahun lalu hanya 3,02% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2017 sebesar 5,01% juga telah menunjukan perbaikan. Jadi ini saat yang tepat bahwa redenominasi mata uang untuk transisi 7-8 tahun mendatang akan baik untuk Indonesia,” kata Agus, Senin (29/5).



Agus masih berharap, pemerintah dan DPR bisa segera membahas calon beleid tersebut. Menurutnya, redenominasi rupiah sangat baik untuk Indonesia dari sisi efesiensi maupun akuntabilitas. “Kebetulan RUU itu hanya 18 pasal. Mungkin bisa jadi suatu yang dipertimbangakn untuk dibahas,” tambahnya.



Direktur Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Marwanto bilang, pemerintah akan kembali mengusulkan RUU Redenominasi dalam program legislasi nasional 2017. “Kalau salah satu RUU selesai dibahas tahun ini, (RUU) redenominasi masuk (Prolegnas),” kata Marwanto, Selasa (30/5).



Sumber: www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.