Loading
 
 
 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
PP turun tax amnesty bisa jadi andalan penerimaan 
Wajib Pajak Harus Lapor Seluruh Hartanya, Apa Saja? 
IMPLEMENTASI PP HARTA BERSIH: Setoran Pajak Tahun Ini Bisa Tertolong 
Inilah Strategi Pemerintah Kejar Setoran Perpajakan Tahun Depan 
Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3% 
Ekonomi RI Janggal, Sektor Ritel Lesu Tapi Setoran PPN Naik 
Pajak Intip Rekening Rp 1 M, Bagaimana Kalau Dipecah ke Banyak Rekening? 
Tak Mau Utang Bengkak, Sri Mulyani: Kumpulkan Pajak Lebih Banyak 
Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 31-Mei-2017
 
 

BI : Sekarang Waktu Tepat Redenominasi Rupiah

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai kondisi perekonomian saat ini masih menjadi waktu yang tepat untuk memulai program redenomiasi rupiah. Jika mulai dilakukan tahun ini, maka redenominasi rupiah bisa diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2024-2025 mendatang.

 

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menilai kondisi perekonomian saat ini masih menjadi waktu yang tepat untuk memulai program redenomiasi rupiah. Jika mulai dilakukan tahun ini, maka redenominasi rupiah bisa diimplementasikan secara menyeluruh di tahun 2024-2025 mendatang.



Rencana penyerdahanaan sistem mata uang rupiah sudah dimatangkan sejak tahun 2013. Saat itu pemerintah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) sebagai landasan rendominasi. Namun, RUU itu dikesampingkan karena kondisi ekonomi yang terus melemah. Dalam redenominasi ini, mata uang rupiah akan disederhanakan dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Perubahan ini tidak akan mempengaruhi nilai uang.



Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, saat ini masih tepat untuk redenominasi. Sebab, inflasi tahun lalu hanya 3,02% dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%. Kemudian, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2017 sebesar 5,01% juga telah menunjukan perbaikan. Jadi ini saat yang tepat bahwa redenominasi mata uang untuk transisi 7-8 tahun mendatang akan baik untuk Indonesia,” kata Agus, Senin (29/5).



Agus masih berharap, pemerintah dan DPR bisa segera membahas calon beleid tersebut. Menurutnya, redenominasi rupiah sangat baik untuk Indonesia dari sisi efesiensi maupun akuntabilitas. “Kebetulan RUU itu hanya 18 pasal. Mungkin bisa jadi suatu yang dipertimbangakn untuk dibahas,” tambahnya.



Direktur Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemkeu) Marwanto bilang, pemerintah akan kembali mengusulkan RUU Redenominasi dalam program legislasi nasional 2017. “Kalau salah satu RUU selesai dibahas tahun ini, (RUU) redenominasi masuk (Prolegnas),” kata Marwanto, Selasa (30/5).



Sumber: www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.