Loading
 
 
 
Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3% 
Ekonomi RI Janggal, Sektor Ritel Lesu Tapi Setoran PPN Naik 
Pajak Intip Rekening Rp 1 M, Bagaimana Kalau Dipecah ke Banyak Rekening? 
Tak Mau Utang Bengkak, Sri Mulyani: Kumpulkan Pajak Lebih Banyak 
Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang 
Kemenkeu menimbang revisi target penerimaan 2017 
Pemerintah Susun SOP Pegawai Pajak 
Akhirnya, Sasaran Data Nasabah Diubah 
Bisa Cek Rekening, Pengusaha: Ditjen Pajak Jangan Pojokkan Nasabah 
BI : Sekarang Waktu Tepat Redenominasi Rupiah 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 06-Juni-2017
 
 

Bisa Cek Rekening, Pengusaha: Ditjen Pajak Jangan Pojokkan Nasabah

Jakarta. Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018.

 

Jakarta. Para pengusaha juga dilibatkan oleh pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi data nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan yang akan berlaku pada 2018.



Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengimbau kepada pemerintah untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi data perbankan ini bukan sebagai alat mencari-cari masalah Wajib Pajak di Indonesia.



Sebab, Apindo mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasian akses keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan.



“Ini harus kita sampaikan bahwa semata-mata pembukaan akses bukan semata maunya Indonesia namun kesepakatan internasional. Sehingga pemahaman bahwa pembukaan ini tidak memojokkan WP perlu dikedepankan. Dengan sosialisasi ini tidak akan seperti pembukaan kartu kredit dulu,” kata Hariyadi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (5/6/2017).



Hingga saat ini, kurang lebih terdapat 100 negara yang siap menerapkan keterbukaan informasi, ada 50 negara yang menerapkan di 2017, dan 50 negara sisanya termasuk Indonesia pada September 2018.



Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1/2017 dan PMK Nomor 70/2017 serta masih memiliki waktu untuk sosialisasi sebelum pada masa implementasi di 2018.



Menurut Hariyadi, dalam sosialisasi ini perlu diterapkan program dari pemeriksaan yang harus kondusif. Sebab, pemeriksaan sudah menjadi kewajiban Ditjen Pajak.



“Sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bahwa pembukaan AEoI akan sasar kepada pemeriksaan semata mata. Kami sampaikan bahwa data yang diperlukan DJP memang sesuai dengan yang bisa dikerjakan oleh LJK. Artinya, jangan sampai meminta data yang akhirnya akan repotkan LJK dan repotkan WP sendiri. Dan tentang kerahasiaan perlu sekali, jangan sampai kalau terbuka justru dimanfaatkan pihak-pihak tidak berepentingan,” jelasnya.



Pada kesempatan yang sama, Raden Pardede, yang merupakan perwakilan Kadin Indonesia mengatakan, implementasi AEoI sebagai bentuk komitmen pemerintah mendorong penerimaan perpajakan.



Oleh karenanya, Kadin mendukung usaha pemerintah yang menerapkan ketebukaan informasi untuk kepentingan perpajakan yang juga sebagai komitmen di internasional.



“Kami pahami komitmen pemeirntah dalam rangka implementasi AEoI dan komitmen pemerintah untuk tingkatkan penerimaan negara demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Raden.



Dia mengungkapkan, legislasi yang dibutuhkan pemerintah Indonesia harus kelar pada Juni 2017. Dalam mengejar pemenuhan aturan, diharapkan tidak mengganggu dunia usaha.



“Pastikan agar implementasikan dari inisiatif ini di lapangan tetap solid. Ada bagian yang sama baik dari aparat, pelaku ekonomi, dan perbankan. Agar kami semua dapat informasi yang sama dan bagaimana implementasinya tidak ada perbedaan. Dan sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat,” tutupnya



Sumber : www.pemeriksaanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.