Loading
 
 
 
AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal 
PP turun tax amnesty bisa jadi andalan penerimaan 
Wajib Pajak Harus Lapor Seluruh Hartanya, Apa Saja? 
IMPLEMENTASI PP HARTA BERSIH: Setoran Pajak Tahun Ini Bisa Tertolong 
Inilah Strategi Pemerintah Kejar Setoran Perpajakan Tahun Depan 
Catatan BPS, konsumsi leisure tumbuh 6,3% 
Ekonomi RI Janggal, Sektor Ritel Lesu Tapi Setoran PPN Naik 
Pajak Intip Rekening Rp 1 M, Bagaimana Kalau Dipecah ke Banyak Rekening? 
Tak Mau Utang Bengkak, Sri Mulyani: Kumpulkan Pajak Lebih Banyak 
Semangatnya Sri Mulyani Giring RI Perangi Pencucian Uang 
 
 
News
www.pemeriksaanpajak.com, 26-September-2017
 
 

AMANKAN PENERIMAAN: Pemerintah Potong Pajak Belanja Pemerintah Di Awal

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari belanja pemerintah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memotong pajaknya terlebih dahulu sebelum disalurkan ke lembaga pemerintah atau daerah.

 

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari belanja pemerintah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memotong pajaknya terlebih dahulu sebelum disalurkan ke lembaga pemerintah atau daerah.



Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwujugiasteadi seusai diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rabu (20/9/2017).



“Gini APBN yang taxable berapa harus dihitung. Nanti kami akan jadikan satu, jadi bendahara sebelum diberikan, dipotong pajak dulu. Masalah nanti dibelanjakan atau tidak tinggal dikembalikan,” kata Ken.



Adapun Ditjen Pajak telah menghitung potensi penerimaan dari sektor tersebut, tax rate dari pajak yang dibayarkan bendahara atas belanja yang dilakukan pemerintah berkisar 7,5%-15%. “Jelas dong, [pajak dari] APBD gampang, paling gampang,” tegasnya.



Sebelumnya, Ditjen Pajak mengaku masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari realisasi belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



Beberapa persoalan yang menjadi kendala di antaranya tak ada persyaratan sertifikasi khusus untuk menjadi bendahara, turn over bendahara yang tinggi, serta kurang pengetahuan terkait pemanfaatan teknologi informasi yang dapat menyebabkan keterlambatan penyetoran.



Di samping tiga persoalan tadi, otoritas pajak juga menemukan persoalan lain karena penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak. Dalam kasus itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara dan rekanan tidak karena belum ada Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



Sumber : www.pemeriksaanpajak.com



http://www.pemeriksaanpajak.com



pajak@pemeriksaanpajak.com

 
Print This Article | Send This Article
     
 
  Copyrights (c) 2000-2011 OMNI SUKSES UTAMA All Rights Reserved. Disclaimer.